pembentukan daerah otonomi baru ditetapkan dengan. B. pembentukan daerah otonomi baru ditetapkan dengan

Salah satu dari tiga daerah tersebut adalah Provinsi Papua Selatan. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan memberi Inilah Tiga Provinsi Baru di Papua. 34 of 2004 on. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Pasal 4 1) Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan undang-undang 2) Undang-undang. Beberapa tahun lalu Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga lebih tegas menjelaskan bahwa pemerintah masih melanjutkan kebijakan moratorium atas usul pemekaran daerah baru ( Kompas, 3/12/2020). Tujuan pembentukan daerah, adalah dalam rangka. 5 Tahun 1974, ternyata tidak membawa hasil yang memuaskan. Hal ini tidak terlepas dari tujuan desentralisasi dan otonomi daerah. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya daerah otonom baru yang terbentuk sejak tahun 1999 hingga saat ini terbentuk 205 Daerah Otonomi Baru (DOB) yang terdiri dari 7 Provinsi, 164 Kabupaten, 34 Kota. Untuk menyederhanakan jawaban, kami akan bahas mengenai proses pembentukan peraturan daerah provinsi. Sihombing* Pembentukan peraturan daerah (perda) merupakan wujud kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas. Kajian ini hendak menjawabDalam Undang-Undang No. Sesuai dengan Pasal 17 UU nomor 23/2014, Daerah Otonom berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Sawah Lunto, dengan nama Kota-Kecil Sawah Lunto, dengan watas-watas. Dari dua daerah tersebut, kali ini kita akan mengenal lebih jauh tentang Daerah Istimewa Aceh terkait status otonomi khusus yang dimiliki. 13/DP; b. Maraknya pembentukan daerah otonomi di Indonesia dalam kurun waktu dasawarsa terakhir mengakibatkan ledakkan jumlah provinsi dan Kabupaten/kota di Indonesia. 09. Pengesahan diputuskan melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang dihelat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (30/6/2022). Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan. Tanggal 5 Oktober 2004 Provinsi Sulawesi Barat Resmi. Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat. Baca juga: Sah! Indonesia Kini Punya 38 Provinsi, Ini Daftarnya. (2) Pembentukan Dana Abadi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan antara lain kapasitas fiskal Daerah dan pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik. Agar penyelengaraan pemilihan dapat berlangsung dengan baik, maka DPRD membentuk panitia pengawas. achievable. Kebijakan desentralisasi melalui otonomi daerah yang diikuti dengan kebijakan pemekaran daerah mengakibatkan perubahan pola perkembangan wilayah. Kedua UU tersebut diberlakukan mulai 15 Agustus1950 dengan PP No. Bahas Pemekaran, Badan Pembentukan Kabupaten Rokan Tengah Audiensi dengan DPRD Rohil. com. 129 Tahun 2000 Pasal 2 memiliki tujuan pembentukan,. (4) Tim fasilitasi umum. A. 40. (2) Bilamana timbul kesulitan tentang pelaksanaan otonomi seperti dimaksud dalam ayat 1 di atas Pemerintah Pusat mengambil tindakan-tindakan seperlunya. baru yang terdiri dari 1 provinsi, 67 Beberapa studi telah mencoba kabupaten, dan 7 kota. Penegakan Hukum. Dalam Syamsuddin Haris (Editor), Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Naskah Akademik Dan RUU Usulan LIPI. Perda sebagai jenis PUU nasional memiliki landasan konstitusional dan landasan yuridis dengan diaturnya kedudukan Perda dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. Dalam waktu 10 tahun, sejak diberlakukannya UU No. KEPENTINGAN&STRATEGIS&NASIONAL& • Pembentukan&Daerah& – Perbatasan, pulau&terluar& – Atas&kajian&pemerintah&dikonsultasikan&dengan&DPR dan&Dr. Terlebih Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan pembentukan daerah otonomi terbesar di dunia. Perda dibentuk untuk menyelenggarakan otonomi daerah provinsi, kabupaten, atau kota. Bagian Kedua. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian diganti dengan UU No. 78 TAHUN 2007 A. Pembentukan daerah otonom tidak dapat dipenuhi hanya dengan pengajuan beberapa orang saja atau atas persetujuan langsung orang yang berpengaruh. Klaster 2: Penataan Desa. 6. com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, mempersiapkan rencana pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Bogor Timur. Persyaratan ini dibuat agar daerah otonom yang baru benar-benar dibentuk atas aspirasi masyarakatnya dan bisa membangun daerah lebih maju. 2. : The changes of centralized to decentralized government's system as stipulated in the law no. Namun nyatanya, hampir 80 persen daerah otonomi baru mengalami kegagalan dengan sejumlah persoalan, seperti kepala daerah baru yang terjerat korupsi. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Peraturan Pemerintah No. Menjaga kesinambungan. Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan RUU DOB Papua berserta cakupan sejumlah provinsi beserta ibu kotanya. Siapa pejabat daerah otonom itu? Pejabat daerah otonom adalah pejabat yang. Berkaitan dengan pemekaran daerah, Pasal 33 Ayat (1) UU No. Kamis, 16 Maret 2023 17:25 WIB. Di antara ketiga faktor diatas, yang paling dominan dalam pemekaran Daerah Otonom Baru Amanatun di kabupaten Timor Tengah Selatan ialah faktor sosial. JAKARTA, KOMPAS. UMUM : 1. SERAMBINEWS. Jakarta - Pembentukan daerah otonomi baru (DOB) biasa dilakukan untuk mendorong pembangunan di suatu negara. Dalam UU ini merupakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dengna pembatasan terhadap kelaluasaan otonomi seperti tentang nama, batas, ibukota dan modal pendapatan daerah yang ditetapkan dengan undang-undang. Salah satu dari tiga daerah tersebut adalah Provinsi Papua Selatan. Menurut F. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan. Dengan disahkannya 3 RUU. dilakukan oleh Pemerintah terhadap beberapa daerah otonom bersandingan yang bersedia bergabung membentuk satu daerah otonom baru dalam bentuk dukungan insentif fiskal dan non-fiskal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. MENURUT UU NO. menjadikan daerah baru. Menurut Syarif Saleh: Otonomi Daerah merupakan hak yang mengatur serta memerintah daerahnya sendiri dimana hak tersebut merupakan hak yang diperoleh dari. PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU: KOTA TANGERANG SELATAN Ephraim Deviaro Ginting Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Kampus UI Depok 16424 E-mail: [email protected] Abstrak Perwujudan desentralisasi ditingkat daerah menghasilkan otonomi daerah, dimana dalam proses tersebut selalu dimulai dengan pembentukan. 4 Dengan demikian, guna mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak. Dengan disahkannya 3 RUU ini, Papua resmi dimekarkan menjadi 3 provinsi, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan. (2) Undang-undang pembentukan daerah sebagaimana dimaksud. Siti Zuhro, MA, PhD, Prof (Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI; TI Reformasi Birokrasi Nasional) _____ Abstrak Demokrasi, otonomi daerah dan pemerintahan di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai hal seperti sistem politik, pemerintahan dan sistem. Adanya implementasi kebijakan5. Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh daerah otonom tidak memerlukan pengesahan terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang”. Pertama adalah urusan otonomi, yakni daerah memilki urusan otonomi sesuai dengan kebutuhan daerahnya. kemudian daerah, dan tentunya juga dari DPR dan DPD RI, semua pemangku. Demikian pula kawasan-kawasan khusus. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), hingga September 2022, terdapat 329 usulan daerah otonom baru (DOB). Dalam Paripurna ke-6 Persidangan V tahun sidang 2021-2022, pada Kamis, 30 Juni 2022, DPR mengesahkan tiga undang-undang (UU) terkait pemekaran Provinsi. Pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang No. Ia menekankan dengan ibukota Tanjung Selor, yang menjadi propinsi Indonesia ke-34 pada tanggal 25 oktober 2012. Permintaan. Keputusan-keputusan serta peraturan-peraturan yang. “Tugas kita kan menerima aspirasi, tetapi kita jelaskan dan tegaskan bahwa kebijakan kita masih moratorium, ada 315 yang sudah mengajukan secara surat, 255 di antaranya beserta. I. Setelah tiga Rancangan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru (RUU DOB) Papua disahkan menjadi undang-undang pada akhir Juni 2022 lalu, negeri tercinta kita ini kedapatan tiga provinsi baru. Pembentukan daerah otonomi baru (DOB) memiliki tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat. measurable. Pemerintah Pusat melakukan Evaluasi Akhir kepada Daerah Persiapan: Daerah Persiapan dengan Hasil Evaluasi Akhir yang dinyatakan Layak akan ditingkatkan statusnya menjadi DOB. Selain pembentukan daerah otonom baru, UU No 32 tahun 2004 juga gak menutup kemungkinan buat penggabungan dua wilayah jadi satu wilayah kalo dianggap kedua wilayah juga udah gak memenuhi. Akibat dari perluasan otonomi daerah, maka terbukanya pembentukan daerah otonom baru. Provinsi Papua Barat baru saja ditetapkan. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa pemebentukan DOB tersebut telah menimbulkan tekanan terhadap keuangan negara (APBN) akibat besarnya jumlah dana yang harus ditransfer kepada daerah-daerah baru. DPRD mulai memproses pemilihan Kepala Daerah yang baru. dengan OtonomiDaerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusta dan daerah. UU yang disahkan DPR RI tersebut adalah UU Provinsi Papua Selatan, UU Provinsi Papua Tengah, dan. administrasi/kabupaten administrasi ditetapkan dengan peraturan pemerintah. com - Indonesia mengenal aturan otonomi daerah yang diterapkan hingga saat ini. Kearifan Lokal Dalam Pembentukan Daerah Otonomi. Pemerintah pun tengah mempersiapkan perangkatnya. DPR menyetujui pembentukan tiga daerah otonomi baru (DOB) di Papua. terselenggaranya Otonomi Daerah. 22 Tahun 1999 dan UU No. Kesimpulannya, otonomi daerah adalah bentuk pemerintahan yang menghargai otonomi daerah, memungkinkan pemerintah daerah untuk membuat. “Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah bagi Daerah kabupaten/kota baru yang belum memiliki anggota DPRD, ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali kota setelah mendapat persetujuan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat,” bunyi Pasal 101 ayat (2) PP Nomor 18 Tahun 2016 itu. Hal tersebut disepakati dalam rapat paripurna ke-19 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2021-2022. baru. - 12702105. Sambil menunggu dibukanya keran moratorium pembentukan daerah otonomi baru dari pemerintah pusat, seluruh syarat pembentukan kota baru Tanjung Selor bisa dipenuhi pemerintah daerah. (Yuliati, 2001:22) Sebelum adanya kebijakan otonomi daerah, hampir semua kebijakan yang mengatur adalah pusat sedangkan kebijakan yang dirumuskan oleh pusat untuk daerah menggunakan standar pusat yang kebanyakan tidak. Dengan demikian, pemekaran daerah dan pembentukan daerah baru hanya menjadi 1 J. 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi. Laman depan dokumen UU 29/2022. Jakarta (ANTARA) - Pada hari Kamis, 30 Juni 2022, membawa Indonesia tiba pada sejarah baru melalui pengesahan tiga rancangan undang-undang (RUU) terkait dengan tiga daerah otonomi baru di Papua. Republik Indonesia diwujudkan melalui kewenangan otonomi daerah sebagaimana yang dinormakan dalam Pasal 18 UUD NRI 1945. Mengingat : 1. Tiga rancangan undang-undang daerah otonomi baru (DOB) di Papua, yakni RUU tentang Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Provinsi Pegunungan Tengah telah ditetapkan sebagai RUU usul inisiatif DPR. A T A S UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1974 TENTANG. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 2. Pengertian Otonomi Daerah dan Pemekaran Daerah Otonomi daerah berasal dari kata Oto (auto) yang berarti sendiri dan Nomoi (nomos) yang berati aturan/Undang-undang yang berarti mengatur sendiri, wilayah atau bagian negara atau kelompok yang memerintah sendiri. Pemerintah Pusat kepada daerah-daerah otonom bukanlah hal itu ditetapkan dalam konstitusinya, akan tetapi karena masalah itu adlah. Carolyn Teich Adams. Jurnal Konstitusi. Inilah Tiga Provinsi Baru di Papua. dipandang perlu menyelenggarakan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara. Ilustrasi daerah otonom. Tahun 2004, syarat dan mekanisme untuk pembentukan daerah otonom yang baru menjadi lebih terperinci dan lebih ketat. PENGGABUNGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, a. DPR RI juga pada 2021 merevisi untuk kali kedua Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, membuat pemekaran wilayah di Bumi Cenderawasih dapat diambil. Ini berarti, dalam sistem otonomi baru, tidak ada pranata pengawasan preventif atas pembentukan Perda. Ini sudah. Sejak 2014, Kemendagri telah menerima 315 surat dan dokumen terkait dengan pembentukan daerah otonomi baru dari seluruh wilayah di Indonesia. Itu diusulkan setelah, Kabupaten Bogor Barat yang saat ini dalam proses menunggu persetujuan Presiden. Secara umum, mekanisme penyusunan peraturan daerah (“perda”) terbagi menjadi 5 tahap, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan/pengesahan dan pengundangan. Dalam UU No 23 Tahun 20149 syarat pembentukan daerah berubah menjadi persyaratan 8 Lihat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 5 ayat (1). Pembentukan daerah otonomi baru (DOB) biasa dilakukan untuk mendorong pembangunan di suatu negara. 1. Wilayah timur, seperti Sulawesi, Kalimantan, Sunda Kecil, dan Maluku. NOMOR 162/PMK. “Daerah persiapan itu dibuat PP. Keinginan masyarakat untuk menjadikan daerahnya menjadi daerah otonom pada dasarnya tidak bertentangan dengan semangat otonomi daerah dengan harapan pertumbuhan ekonomi dapat dioptimalkan, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, terkait dengan sejumlah usulan DOB ini, anggota. Kemudian, aturan konstitusi diimplementasikan dalam UU nomor 32 tahun 2004 dan beberapa. Dalam Undang. JAKARTA, KOMPAS. [1] Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan. Dasar Pemikiran : a. pembentukan daerah otonomi baru, maka dari itu perlunya melakukan sebuahOtonomi Khusus Papua Lanjut Jilid Kedua. Pemerintah memiliki hak membentuk wilayah atau daerah baru. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Ketiga RUU ini disetujui untuk diusulkan menjadi RUU inisiatif DPR setelah melewati tahapan harmonisasi oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama. bahwa tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. 34 of 2004 on local government impact on the expansion in various regions. Untuk itu, tidak perlu dibentuk dan ditetapkan KPUD dan keanggotaannya yang baru. 7. UU No. Lembaga atau instansi apa yang tepat untuk menilai kriteria yang ditetapkan. Padahal, keduanya punya makna yang berbeda. Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan perintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 5) Perluasan Otonomi Daerah, dan 6). 2. UU No. Dec 03, 2022. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah,dipandang perlu untuk menekankan prinsip-prinsip demokrasi,peran serta masyarakat,pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah (B. 31 Tahun 1950. pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) dengan alasan untuk fokus menyelesaikan masalah. pembentukan dan susunan perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; b. . 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah termasuk perundang-undangan tentang daerah otonomi. Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan. Tapi sebelum itu, mari simak dulu penjelasan tentang daerah otonomi khusus ini. 2018 PPKn Sekolah Menengah Pertama terjawab Pembentukan daerah otonomi baru ditetapkan dengan ? 1 Lihat jawaban IklanTotal saat ini ada 75 DOB, Pembentukan Tahun 2007 – 2014 yang terdiri dari: Tahun Jumlah DOB Provinsi Kab. Keputusan-keputusan serta peraturan-peraturan yang dahulu ditetapkan oleh Kota Otonom Pakan Baru sebelum dibentuk menjadi Kota-Kecil. Keputusan Kepala Daerah ditetapkan untuk melaksanakan Perda. rget, yaitu? A.